Politik Luar Negeri Indonesia pada Posisi Perang Dingin
(sumber: Nur, Ali. Modul Bahan Ajar Sejarah. Ponorogo: MGMP.)
Posisi Indonesia di tengah perubahan politik dan ekonomi internasional setelah Perang Dunia Kedua sampai berakhir Perang Dingin dapat dijelaskan sebagai berikut:
A) Politik Luar Negeri Indonesia pada Periode Masa Presiden Soekarno
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selama Orde Lama dibawah Presiden Soekarno memiliki ciri-ciri:
Ø Memiliki nasionalisme yang kuat
Ø Mengalihkan masalah dalam negeri ke persoalan internasional
Ø Menempatkan Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri
Ø Cenderung bersifat agresif
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia setelah Orde Lama dibawah Presiden Soekarno dapat dikategorikan ke dalam dua masa, yaitu:
1) Masa Demokrasi Liberal
Politik luar negeri Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak Perang Kemerdekaan tetapi baru dapat berkembang sesudah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal (Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 1949-1959) adalah sebagai berikut:
Ø Pada masa cabinet Mohammad Hatta (Kabinet Republik Indonesia Serikat/ RIS) politik luar negeri Indonesia di titik beratkan pada Negara Asia dan Negara Barat, karena kepentingan Indonesia masih terkait dengan Eropa. Peranan hasil Indonesia masih terpusat di negeri Belanda dan Eropa Barat.
Ø Pada masa Kabinet Sukiman, politik luar negeri Indonesia lebih cenderung memihak Amerika Serikat. Terbukti dengan ditandatangani kerjasama ekonomi, teknik, dan persenjataan antara Menteri Luar Negeri yakni Ahmad Soebarjo dengan Duta Besar Amerika yakni Merle Cochran dalam bentuk “Mutual Security Act” pada tahun 1952. Kerjasama tersebut mendapat reaksi dari berbagai pihak karena dianggap telah memasuki Indonesia ke Blok Barat.
Ø Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo Pertama, politik luar negeri Indonesia lebih condong kerjasama dengan Negara Asia dan Negara Afrika. Terbukti dengan dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat.
Ø Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap sampai lahirnya Dekrit Presiden pada tahun 1959, politik luar negeri Indonesia mulai bersifat bebas aktif terbukti: Pertama, Indonesia menjalin hubungan baik dengan Negara blok Barat seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 1956, Indonesia memperoleh bantuan bahan makanan dari Amerika Serikat senilai US$96.700.000. dan Presiden Soekarno pada bulan Maret 1956, berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Presiden John F. Kennedy. Kedua, Indonesia juga menjalin blok Timur. Pada bulan Agustus 1956, Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet dan mendapat bantuan ekonomi dari Uni Soviet senilai US$ 100.000.000, selain itu, Presiden Soekarno juga berkunjung ke daerah bagian Uni Soviet yakni Cekoslowakia, Kuba, dan Republik Rakyat Cina.
2) Masa Demokrasi Terpimpin
Masa awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia masih bersifat bebas dan aktif, hal ini dapat dilihat dari:
Ø Pengiriman pasukan perdamaian Garuda Kedua ke Kongo (Afrika) untuk bergabung dengan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni UNOC (United Nations Operation for Congo).
Ø Pidato Presiden Soekarno dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul “To Bilt The World A New” yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat (sekarang: Papua), kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ø Indonesia ikut memprakasai berdirinya Gerakan Non Blok tahun 1961
Ø Indonesia berhasil melaksanakan Asia Games Keempat di Jakarta tahun 1962.
Ø Indonesia berhasil melaksanakan Ganefo meskipun pemenangnya mayoritas dari blok Timur (Belanda ikut serta dalam Ganefo tersebut).
Sedangkan pada masa akhir pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia sangat jelas berpihak ke Blok Komunis, terbukti:
Ø Indonesia berhubungan akrab dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, Korea Utara, Mongolia, dan Negara komunis lainnya.
Ø Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Indonesia membentuk Blok Baru yang dikenal dengan: Poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking (Sekarang: Beijing)-Pyongyang.
B) Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selama Orde Baru dibawah Presiden Soeharto memiliki ciri sebagai berikut:
Ø Bersifat regionalism demi kepentingan nasional
Ø Mengalihkan masalah dalam negeri ke persoalan internasional
Ø Menempatkan Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya.
Ø Cenderung bersifat moderat (diplomatis)
Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, politik luar negeri Indonesia lebih dekat bahkan bersahabat dengan Negara Blok Barat. Hal ini dilakukan dengan tujuan:
Ø Agar Indonesia mendaatkan kembali kepercayaan dari Negara Barat
Ø Agar Indonesia dapat membangun kembali ekonomi melalui investasi asing dan bantuan asing
Ø Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia meninggalkan politik luar negeri yang bersifat agresif.
Kedekatan Indonesia dengan Negara Barat mengakibatkan Indonesia mendapatkan ekonomi dari IGGI, yaitu konsorsium pemberi pinjaman ekonomi kepada Indonesia yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Perancis, Jerman Barat, Australia, dan Jepang.
Selain dekat dengan Negara Barat, Indonesia juga menerapkan politik luar negeri yang bersifat regional yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini Indonesia selalu tampil sebagai pemeran utama, terbukti:
Ø Indonesia mempelopori terbentuknya organisasi ASEAN (Asociation South East Asian Nations) melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.
Ø Indonesia memperkenalkan SEAWFZ (South East Asian Weapons Free Zone) yaitu kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir yang nantinya disetujui dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kedua ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.
Ø Presiden Soeharto mengajak Perdana Menteri Onn dari Malaysia untuk bersama menangkal pengaruh Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina di kawasan Asia Tenggara. Hasilnya adalah ditandatangani Doktrin Kelantan pada bulan Maret 1980. Isinya pemberian bantuan ekonomi kepada Vietnam (Agar Vietnam tidak tergantung dan terpengaruh oleh Republik Rakyat Cina) dan bergabung dengan Negara ASEAN.
Ø Sewaktu Malaysia mengusulkan pembentukan EAEG (East Asian Economic Grouping) pada bulan Desember 1990, Indonesia menolak usulan tersebut dan penolakan Indonesia diikuti oleh seluruh Negara anggota ASEAN. Berbeda dengan usulan Thailand tentang AFTA (Asean Free Trade Area) yang sebelumnya diusulkan melibatkan Indonesia terlebih dahulu sehingga Indonesia menyetujui. Usulan AFTA tersebut nantinya berubah menjadi usulan seluruh anggota ASEAN dan disetujui dengan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN keenam di Hanoi, Vietnam pada tahun 1989.
Ø Indonesia menjadi pelopor, bahkan menteri luar negeri Indonesia yakni Ali Alatas menjadi ketua forum Jakarta Informal Meeting (JIM) yang bertujuan untuk mencari permasalahan masalah konflik di Kamboja. Jakarta Informal Meeting I (JIM Pertama) dilaksanakan di Bogor pada tahun 1988 dan Jakarta Informal Meeting II (JIM Kedua) dilaksanakn pdi Jakarta pada tahun 1989.
Ø Sewaktu Perdana Menteri Australia mengusulkan pembentukan APEC di kawasan Asia Pasifik pada tahun 1989, Indonesia menolak gagasan tersebut yang diikuti oleh Negara ASEAN lain. Indonesia khawatir hanya kan dijadikan pasar oleh Negara besar, sedangkan rakyat Indonesia tidak mendapatkan keuntungan. Namun kebijakan Indonesia akhirnya berubah setelah Presiden Amerika Serikat yakni Bill Clinton melibatkan Presiden Soeharto untuk hadir dalam Pertemuan APEC Pertama di Seatle, Amerika Serikat pada tahun 1993, Indonesia menyetujui dan mendukung terbentuknya APEC dan nantinya diikuti oleh Negara ASEAN. Bahkan tampil sebagai tuan rumah dalam Pertemuan APEC Kedua di Bogor pada tahun 1994.
Pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan politik luar negeri Indonesiam negarah kepada penerapan politik luar negeri bebas aktif, hal ini terbukti:
Ø Selain Indonesia berhubungan akrab dengan Negara blok barat, Indonesia mulai membuka hubungan dengan Negara Blok Timur. Pada tahun 1989, Presiden Soeharto melakukan normalisasi hubungan diplomatic dengan Republik Rakyat Cina, kemudian pada tahun 1989, Indonesia berkunjung ke Uni Soviet.
Ø Pada tahun 1992, Indonesia terpilih sebagai ketua Gerakan Non Blok. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X yang dilaksakana di Jakarta menghasilkan “Jakarta Message” (Pesan Jakarta) yang berisi: Pertama: Menyelesaikan hutang luar negeri Negara berkembang. Kedua, melaksanakan kerjasama di bidang pertanian, bahan pangan, penduduk serta pembangunan ekonomi.
IN ENGLISH (with google translate Indonesian-english):
Indonesia's foreign policy in the Cold War Position
(Source: Nur Ali. Modules History Instructional Materials. Ponorogo: MGMPs.)
Indonesia's position in the international political and economic changes after World War II to end the Cold War can be explained as follows:
A) Foreign Policy Indonesia's President Sukarno Period
Implementation of Indonesian foreign policy during the Old Order under President Sukarno had characteristics:
Have strong nationalism
Diverting domestic issues to international issues
Put Indonesia in a leading role in the implementation of foreign policy
Tend to be aggressive
Implementation of Indonesian foreign policy after the Old Order under President Sukarno can be categorized into two periods, namely:
1) The Liberal Democracy
Indonesian foreign policy has actually been initiated since the War of Independence but could develop after the recognition of the sovereignty of the Republic of Indonesia in 1949. Implementation of Indonesian foreign policy in the period of liberal democracy (Government of the Republic of Indonesia (RIS) and returned to the Republic of Indonesia (Republic of Indonesia) since the year 1949 to 1959) are as follows:
At the time of Mohammad Hatta cabinet (Cabinet of the Republic of Indonesia States / RIS) Indonesian foreign policy emphasized on Asian countries and the West, because Indonesia is still associated with the interests of Europe. The role of Indonesian results are still concentrated in the Netherlands and Western Europe.
In the Cabinet Sukiman, Indonesia's foreign policy is more likely to side with the United States. Proved and signed economic cooperation, technical, and weapons between the Foreign Minister Ahmad Soebarjo with the American Ambassador Merle Cochran in the form of "Mutual Security Act" in 1952. The cooperation received reactions from various parties as Indonesia has entered into the Western Bloc.
In the Cabinet Ali Sastroamijoyo First, Indonesian foreign policy favors cooperation with Asian countries and African countries. Proven to be implemented Asian African Summit in Bandung, West Java.
During Burhanuddin Harahap Cabinet until the birth of the Presidential Decree in 1959, Indonesia's foreign policy began to be freely active proved: First, Indonesia to establish good relations with the Western bloc countries such as Australia, Britain, and the United States. Even in 1956, Indonesia received food aid from the United States for U.S. $ 96.7 million. and President Sukarno in March, 1956, visit to the United States at the invitation of President John F. Kennedy. Second, Indonesia has also established the Eastern bloc. In August 1956, President Sukarno visited Soviet Union and received economic aid from the Soviet Union valued at U.S. $ 100,000,000, in addition, President Soekarno also visited regions of the Soviet Union Czechoslovakia, Cuba, and the People's Republic of China.
2) The period of Guided Democracy
The beginning of the implementation of Guided Democracy, Indonesian foreign policy is still free and active, it can be seen from:
Shipping Both Garuda peacekeepers to Congo (Africa) to join the Peace Corps of the United Nations which UNOC (United Nations Operation for Congo).
President Sukarno's speech at the General Assembly of the United Nations on 30 September 1960, entitled "To The World A New Bilt" which describes the Pancasila, the problem of West Irian (now: Papua), colonialism, the circulation of the cold war, and the improvement of the organizational structure United Nations.
Indonesia joined the founding memprakasai Non-Aligned Movement in 1961
Indonesia successfully implement the Fourth Asian Games in Jakarta in 1962.
Indonesia successfully implement Ganefo although the majority winner from East bloc (the Netherlands participated in the Ganefo).
While at the end of the implementation period of Guided Democracy, Indonesian foreign policy very clearly aligned to the Communist Bloc, proved:
Indonesia is intrigued with the Soviet Union, China, Cuba, North Korea, Mongolia, and other communist countries.
Indonesia out of the United Nations after Malaysia was elected as a Non-Permanent Security Council members of the United Nations. Then Indonesian New Block form known as: Axis-Pnompenh Jakarta-Hanoi-Peking (now: Beijing)-Pyongyang.
B) Indonesian Foreign Policy in the Reign of President Soeharto
Implementation of Indonesian foreign policy during President Suharto's New Order have the following characteristics:
Characteristically regionalism in the national interest
Diverting domestic issues to international issues
Put Indonesia in a leading role in the implementation of foreign policy.
Tend to be moderate (diplomatically)
At the beginning of the rule of President Suharto, Indonesia's foreign policy even closer friendship with Western Bloc countries. This is done with the aim of:
To Indonesia mendaatkan back the trust of the West
order for Indonesia to rebuild the economy through foreign investment and foreign aid
To show the world that Indonesia leaving foreign policy that is aggressive.
Proximity of Indonesia with the West resulted in economic gain from IGGI Indonesia, the consortium of lenders to the Indonesian economy which consists of the United States, Britain, the Netherlands, Belgium, France, West Germany, Australia, and Japan.
In addition to close to the West, Indonesia is also implementing foreign policy is to establish a regional cooperation with Southeast Asia. In this case, Indonesia has always appeared as the main character, proven:
Indonesia pioneered the establishment of the ASEAN organization (Asociation South East Asian Nations) through the signing of the Bangkok Declaration on August 8, 1967.
Indonesia introduced SEAWFZ (South East Asian Weapons Free Zone) is the region that is free of nuclear weapons that will be approved in the Second ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia.
President Suharto invited Onn Prime Minister of Malaysia for joint counter the influence of the Soviet Union and the People's Republic of China in Southeast Asia. The result is a doctrine Kelantan signed in March 1980. Contents giving economic aid to Vietnam (Vietnam order independent and unaffected by the People's Republic of China) and joined the ASEAN countries.
As Malaysia proposed the creation EAEG (East Asian Economic Grouping) in December 1990, Indonesia rejected the proposal and rejection Indonesia attended by all ASEAN member countries. Unlike the Thai proposal of AFTA (Asean Free Trade Area) were previously proposed to involve Indonesia Indonesia agreed in advance. AFTA proposal are later transformed into the proposed all ASEAN members and approved by the sixth ASEAN Summit in Hanoi, Vietnam in 1989.
Indonesia being a pioneer, even the Indonesian foreign minister Ali Alatas became chairman of the Jakarta forum Informal Meeting (JIM) which aims to find out the problems in the Cambodian conflict. I Jakarta Informal Meetings (JIM First) held in Bogor in 1988 and the Jakarta Informal Meeting II (JIM Second) dilaksanakn pdi Jakarta in 1989.
When Australian Prime Minister proposed the establishment of APEC in the Asia Pacific region in 1989, Indonesia rejected the idea, followed by the other ASEAN countries. Indonesia fears it is only used by the state of the market, while the Indonesian people do not get the benefit. However, Indonesia has finally changed the policy after U.S. President Bill Clinton that involves President Suharto to attend the First APEC Meeting in Seattle, USA in 1993, Indonesia agreed and supported the establishment of APEC and ASEAN will be followed by the State. Even appeared as a host in the Second APEC meeting in Bogor in 1994.
At the end of President Suharto's rule, foreign policy Indonesiam negarah to the application of free and active foreign policy, it is evident:
Besides Indonesia relates familiar with the western bloc countries, Indonesia began to establish relations with the Eastern Bloc countries. In 1989, President Soeharto to normalize diplomatic relations with the People's Republic of China, and then in 1989, Indonesia visit to the Soviet Union.
In 1992, Indonesia was elected as chairman of the Non-Aligned Movement. In Summit X Non-Aligned Movement in Jakarta dilaksakana produce "Jakarta Message" (Message Jakarta) which contains: First: Resolving external debt developing countries. Second, carry out cooperation in the fields of agriculture, food, population and economic development.
:.