Sejarah Negara Turki

Pembahasan tentang republik Turki sekuler ini adalah pembahasan yang panjang dan kompleks dengan berbagai dinamika yang telah dilewatinya. Makalah ini mencoba untuk melihat bagaimana Turki melewati berbagai dinamika tersebut. Berawal dari kekalahan-kekalahan perang yang dialami kerajaan Usmani vis a vis berhadapan dengan Eropa, pembaruan-pembaruan yang dilakukan dalam mengimbangi kekuatan-kekuatan Eropa, proses pem-Barat-an dan sekularisasi, terbentuknya negara Turki yang sekular, hingga akhirnya timbulnya kesadaran Turki untuk kembali ke dalam ajaran Islam. Semuanya akan coba diuraikan dalam keterbatasan makalah ini.

B. PEMBARUAN DI KERAJAAN TURKI USMANI Secara historis, pada masa-masa kejayaan umat Islam khususnya di masa Kerajaan Usmani, perasaan “kecukupan” (sufficiency) kaum Muslim terhadap Islam begitu tinggi, sehingga membawa mereka pada sikap lalai dalam mencermati perkembangan dan dinamika masyarakat non-Muslim, dalam hal ini adalah Eropa. Kaum Muslim merasa tidak perlu mengamati—apalagi belajar—dari kaum kafir, karena Islam diyakini memadai untuk menjawab tantangan orang-orang kafir tersebut. Tetapi kekalahan-kekalahan militer dan politik memaksa kaum Muslim, khususnya para penguasa-penguasa Usmani untuk memeriksa kembali pandangan-pandangan mereka. Kekalahan-kekalahan militer Turki Usmani yang dikunci dengan perjanjian Carlowitz 1699 membuat kaum Muslim berada dalam posisi yang semakin defensif. Perjanjian tersebut membuat kerajaan Usmani terpaksa menyerahkan Hongaria kepada Austria, daerah Podolia kepada Polandia dan Azov kepada Rusia.[1] Kekalahan-kekalahan ini mendorong raja-raja Usmani untuk menyelidiki sebab-sebab kekalahan meraka dan rahasia keunggulan lawan. Mereka mulai memperhatikan kemajuan Eropa, terutama kemajuan di Perancis, sebagai negara yang terkemuka di waktu itu. Eropa mulai mempunyai arti penting bagi pemuka-pemuka Usmani. Orang-orang Eropa yang selama ini dipandang sebagai kafir dan rendah, mulai dihargai. Duta-duta pun mulai dikirim ke Eropa untuk mempelajari suasana kemajuan di sana dari dekat. Di tahun 1720, Celebi Mehmed pergi ke Paris sebagai Duta dengan instruksi mengunjugi pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan dan institusi-institusi Perancis lainnya serta memberi laporan. Dalam bukunya Sefaretname, Duta ini, antara lain memberikan laporan tentang kemajuan teknik, organisasi angkatan perang modern, rumah-rumah sakit, observatorium, peraturan karantina, adat istiadat dan sebagainya seperti ia lihat di Perancis. Di tahun 1741 anaknya, Said Mehmed dikirim pula ke Paris. Laporan-laporan kedua Duta ini menarik perhatian Sultan Ahmad III untuk memulai pembaruan di Kerajaan Usmani.[2] Sebenarnya pemuka-pemuka Usmani telah menyadari kemundurannya dibandingkan Eropa dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi keadaan ini, meskipun hanya sedikit kemajuan yang dicapai. Munculnya kesadaran untuk melakukan pembaruan-pembaruan dan kehendak untuk mewujudkannya terlemahkan oleh keyakinan agama yang diwarisi bahwa Islam itu serba unggul dan mandiri. Keyakinan ini mempengaruhi lembaga keagamaan bahkan dalam taraf yang lebih luas. Tentu saja terdapat berbagai faktor lain yang memberi andil kepada kelemahan kerajaan Usmani, seperti kemunduran ekonomi, pertanian, dan khususnya teknologi.[3] Salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Usmani adalah munculnya korupsi di lembaga keagamaan, sebagaimana yang terjadi di lembaga yang berkuasa dan di kalangan Janissari. Kemunduran ekonomi telah menyebabkan gaji yang diterima semakin berkurang, dan orang-orang berupaya menaikkan penghasilan mereka dengan berbagai cara. Ulama-ulama yang berada dijenjang atas secara khusus mengupayakan perbekalan untuk anak-anak dan keluarganya. Gelar-gelar dianugerahkan dengan gampang yang membuat para penerimanya memenuhi syarat untuk menempati jabatan-jabatan tinggi, meskipun mereka tidak memiliki persyaratan-persyaratan akademis yang dibutuhkan untuk pekerjaannya dan tidak lulus dalam ujian-ujian yang ada. Dengan demikian jenjang-jenjang tertinggi lembaga keagamaan telah menjadi semacam aristokrasi yang memiliki hak-hak istimewa, tetapi tanpa bekal pendidikan nyata seperti generasi-generasi sebelumnya. Mereka hanya memiliki perbekalan intelektual yang buruk untuk memberi nasehat kepada negarawan, karena lebih tertarik mempertahankan kekuasaannya sendiri ketimbang berupaya memajukan kesejahteraan Imperium secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam oposisi mereka terhadap pengenalan percetakan.[4] Padahal penduduk Kesultanan Turki yang beragama Yahudi dan Kristen telah memiliki mesin cetak sejak awal abad ke-16. Mesin cetak dalam bahasa Turki dan Arab dilarang karena desakan dari lembaga keagamaan serta baru berkembang pada tahun 1784. Pada tahun 1741, Sultan Ahmad III mulai mengadakan pembaruan di kerajaannya. Pembaruan semula terbatas pada bidang militer dan birokrasi dan beberapa bidang lainnya. Namun pembaruan pada masa itu kurang membawa hasil karena kekurangan dana yang merosot akibat perang yang berkepanjangan. Selain itu, muncul pula tantangan dari pasukan Jenissari yang didukung oleh Tarekat Bektasyi yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Oposisi yang mereka lakukan pada pada dasarnya bukan menolak esensi dari pembaruan itu, tetapi lebih kepada ketakutan mereka akan kehilangan kedudukan dan mata pencaharian serta pengaruh mereka di masyarakat. C. PEM-BARAT-AN DAN SEKULARISASI Pembaruan-pembaruan yang dilancarkan Kerajaan Usmani yang semula terbatas pada bidang militer dan birokrasi, selain memunculkan suatu ideologi pembaruan yang berorientasi modernis, juga memunculkan lapisan sosial baru, yang secara sederhana sering disebut sebagai kelompok westernis, yang mempunyai komitmen atau orientasi “membaratkan” berbagai sistem dan kelembagaan masyarakat Muslim. Dengan demikian, mereka menggelindingkan bola pembaruan melewati batas-batas yang dapat diterima ulama dan kalangan Islamis lainnya. Didukung oleh militer dan birokrasi, kelompok westernis berhasil menyisihkan atau mengalahkan kalangan Muslim konservatif.[5] Orientasi westernis dalam gelombang pembaruan Turki Usmani semakin mendapatkan momentumnya dengan kebangkitan kaum Turki Muda yang berhasil memegang kontrol efektif melalui Revolusi 1908. Gagasan-gagasan liberalisasi politik—tidak bisa lain—akhirnya memunculkan perlawanan terhadap kekuasaan Dinasti Usmani, yang dalam hal ini diwakili oleh Sultan Abd al-Hamid. Berbarengan dengan itu muncul pula nasionalisme Turki yang mendasarkan diri pada etnisitas dan warisan kultural Turki pra-Islam dengan mengorbankan Islam itu sendiri. Perkembangan ini pada gilirannya merangsang bangkitnya nasionalisme Arab di kalangan pemikir dan elit terdidik Arab yang masih berada di bawah kekuasaan dinasti Usmani. Gerakan nasionalisme kemudian berkembang menjadi ideologi sekuler yang cenderung tidak memberikan tempat bagi Islam. Proses pem-Barat-an di Turki merupakan hasil dari gerakan revolusioner yang ditimbulkan oleh banyak faktor. Proses tersebut bisa disebut sebagai suatu fenomena yang sangat menonjol dalam sejarah modern, mengingat bahwa lebih dari 90% rakyat Turki adalah Muslim. Pergantian Kekhalifahan dengan negara nasional sekular tipe Barat merupakan suatu kejadian yang belum pernah terjadi dalam seluruh sejarah peradaban Islam. Peristiwa tersebut tentu saja mendapat reaksi yang beragam di dunia Islam, bahkan hingga dewasa ini. Hasil-hasil langsung dari proses pem-Barat-an tersebut dapat dilihat dengan munculnya Revolusi Turki Muda 1908, pertumbuhan nasionalisme Turki dan pembentukan republik Turki.[6] Mustafa Kamal sebagai pionir dalam gerakan ini telah berhasil melaksanakan pembaharuan-pembaharuan ala Barat, terutama karena dasar-dasarnya telah disiapkan oleh para pendahulunya. Dengan timbulnya nasionalisme Turki dan permulaan perang kemerdekaan Turki tahun 1919, Imperium Usmani dibubarkan dan rezim Kamal memperoleh kekuasaan pada tahun 1920 yang didasarkan pada prinsip Barat tentang kedaulatan nasional. Tujuan yang diajukan oleh Mustafa Kamal bagi negara nasional Turki yang baru ini adalah nasionalisme dan pem-Barat-an penuh. Dia berusaha membawa membawa Turki masuk dalam orbit peradaban Barat untuk mengakhiri permusuhan yang berabad-abad lamanya antara kekuatan-kekuatan Eropa dan Turki. Di dunia Islam istilah “sekuler” ini pertama kali dipopulerkan oleh Ziya Gokalp (1875-1924 M), sosiolog terkemuka dan teoritikus nasionalis Turki. Istilah ini sering dipahami dalam pengertian irrelegius atau bahkan anti relegius, dan tafsiran ini lebih jauh memunculkan kecurigaan yang juga menyertai sikap terhadap paham sekularisme itu.[7] Ziya Gokalp juga merupakan pemikir paling awal dan paling berpengaruh di kalangan para pemikir Turki abad ke 20. ia adalah seorang ideolog nasionalis Turki. Menurut Gokalp, kekhalifahan Usmaniyah harus menanamkan kesadaran bangsa Turki untuk menghadapi tantangan dari bangsa-bangsa non-Turki yang berasal dari pecahan kekhalifahan. Kepribadian khas bangsa Turki itu berdasarkan kesamaan etnis, geografis dan terutama kebudayaan. Kebudayaan bersama itu mengandung antara lain, bahasa Turki dan agama Islam.[8] Penting untuk diperhatikan bahwa agama Islam, menurut Gokalp, merupakan salah satu unsur kepribadian nasional Turki, akan tetapi ia mendukung bentuk agama Islam sesuai dengan zaman modern dan kaitan secara kelembagaan dengan negara. Keterpisahan antara agama dan negara dan pembatasan pengaruh agama dalam kehidupan sosial atau dengan kata lain dari sekularisme, lebih ditekankan lagi oleh Mustafa Kamal yang menjadi pemimpin Turki setelah Perang Dunia Pertama. Ide utama pemikiran Gokalp adalah bahwa Islam bukan sebuah peradaban dan bahwa pemuka-pemuka Islam harus dijauhkan dari lingkup politik, Gokalp secara total menerima westernisasi sebagai suatu jalan keluar untuk mengatasi keruntuhan yang diderita kaum Muslim. Bagi Gokalp, westernisasi tidak hanya cocok dengan kebudayaan nasional Turki, tapi bahkan merupakan pilihan tak terhindarkan untuk mencapai kemajuan bangsa ini. Gokalp secara tegas membedakan antara peradaban Barat dalam pengertian modernitas dan Kristen. Ia menolak penyamaan sembrono peradaban Barat dengan Kristen. Yang ia maksudkan dengan “peradaban Barat” adalah peradaban modern yang tumbuh dari keunggulan nalar rasional dan ilmu pengetahuan positif dengan mengorbankan Kristen. Gokalp menyatakan, bahwa Islam adalah agama yang didasarkan pada keilmuan dan pencerahan. Islam juga tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Karena itu, Gokalp memberikan solusi berupa pemisahan antara agama dan negara, adopsi peradaban Barat dan perbaikan sistem pendidikan nasional Turki harus sejalan dengan sistem pendidikan modern.[9] Gagasan Gokalp mengenai Turkisme terutama dipicu oleh pertimbangan praktis dalam mengkombinasikan tiga kekuatan yang ada: Islamisme, westernisme, dan nasionalisme. Dalam hal ini, Gokalp memberikan solusi-solusi yang bertujuan untuk: Pertama, memisahkan agama dari negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri dominasi Islam atas kehidupan sosial-politik bangsa Turki. Kedua, untuk memisahkan agama dari peradaban Timur, dan dengan itu, membuka peluang bagi nilai-nilai dasar Islam bersanding dengan peradaban Barat serta kebudayaan nasional Turki.

D. PEMBENTUKAN NEGARA TURKI SEKULER

Secara ringkas, tahapan-tahapan utama dari proses pembentukan negara Turki yang sekuler adalah sebagai berikut: Pada tanggal 23 April 1920 suatu pemerintah tandingan dibentuk di Angora (kota ini selanjutnya berubah nama menjadi Ankara), diketuai oleh Mustafa Kemal dan mengambil alih kekuasaan utama. Pada tahun 1921, Majelis Nasional Agung mengeluarkan konstitusi baru dengan pasal satunya yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat.

Pada tahun 1922, atas usulan Mustafa Kemal, Majelis Nasional Agung mengadakan pemisahan antara jabatan sultan dan jabatan khalifah, sekaligus menghapus jabatan sultan. Dengan demikian Raja Turki hanya memegang jabatan khalifah yang tidak mempunyai kekuasaan duniawi, melainkan hanya kekuasaan spiritual saja.[10] Pada tanggal 1 November 1922 Kesultanan dihapuskan. Berdasarkan kepada konstitusi 1921 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka pada tahun 1923 Majelis Nasional Agung akhirnya mengubah bentuk pemerintahan dari bentuk Kekhalifahan menjadi Republik (Jumhuriyet) dengan presidennya Mustafa Kemal. Setelah diadakan amandemen terhadap konstitusi 1921, status baru Turki adalah merupakan negara republik dengan agama negara adalah agama Islam. Namun negara yang baru lahir ini belum menjadi negara sekuler.

Selama periode 1924-1928 pemerintah berusaha menghapuskan segala pranata dan lambang yang merujuk kepada Islam tradisional, yang memberi kekuasaan besar bagi kaum ulama, maupun pada kebudayaan Arab yang dianggap menghambat modernisasi Turki: tarekat-tarekat dilarang, fez (sejenis kopiah atau tutup kepala pria berwarna merah) dilarang (1925),[11] hukum Syari`at diganti dengan berbagai buku Undang-Undang Eropa (1926), artikel Undang-Undang Dasar yang menyatakan Islam sebagai agama negara dihapuskan dan huruf Arab diganti dengan huruf Latin untuk menulis bahasa Turki (1928). Setelah pada tanggal 10 April 1928 diadakan kembali amandemen terhadap artikel kedua tentang agama negara dari konstitusi 1921, maka negara Turki dinyatakan putus hubungan dengan agama. Sembilan tahun kemudian, yaitu sesudah prinsip sekularisme secara resmi dimasukkan dalam konstitusi pada tahun 1937, barulah Republik Turki resmi menjadi negara sekular.

Kampanye-kampanye alfabetisasi yang berkaitan dengan perubahan aksara tersebut sekalian merupakan jalan untuk mengganti pengaruh ulama dengan pengaruh agen-agen negara sekular. Pada tahun 1930, nama sejumlah kota diturkinisasi, antara lain Constantinopel menjadi Istanbul dan Angora menjadi Ankara. Pada tanggal 1 Januari 1935 pemakaian nama keluarga, sebagaimana di Eropa, diwajibkan. Sedangkan Mustafa Kemal sendiri dianugerahi nama Kemal Ataturk (Ataturk berarti bapak kaum Turki). Segala perubahan negara dan masyarakat itu dipaksakan dari atas oleh pemerintah dengan aparatnya dan kemungkinan untuk perdebatan mengenai kebijakan dan kritik terhadap pemerintah sangat terbatas.

Salah satu tindakan yang paling penting untuk pem-Barat-an yang dilakukan rezim Kemalis adalah pengambilan hukum dan sistem pengadilan Barat. Suatu komisi dari ahli-ahli hukum diangkat pada tahun 1926 untuk menggariskan cara dan jalan untuk mencapai tujuan ini. Tindakan revolusioner sebenarnya telah lama dipikirkan sebelumnya, tetapi hal itu baru bisa dilaksanakan setelah dihapusnya kekhalifahan, untuk pertimbangan pertimbangan politik. Hal itu sesuai dengan konsep politik Attaturk bahwa Turki harus bergabung dengan kebudayaan Barat secara penuh. Pengambilan hukum-hukum Barat meratakan jalan untuk hapusnya mahkamah-mahkamah Syari`ah dan hukum sipil Muslim, dan memberikan jalan untuk pelaksanaan reformasi Barat dalam bidang bidang politik, sosial dan ekonomi.

Untuk tujuan sekularisasinya, rezim Kemalis telah lama mempersiapkan program-program pem-Barat-annya sejak lama. Tetapi hal itu dilaksanakan sedikit demi sedikit karena menghadapi kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh kekacauan politik dan oposisi dari pemerintah Sultan. Persiapan untuk Undang-Undang Sipil Turki yang baru telah dimulai pada tahun 1923, segera setelah berdirinya Rpublik Turki. Gerakan untuk mengambil alih hukum Barat di Turki dimulai dari permulaan Tanzimat[12] tahun 1839. hukum-hukum Eropa yang diambil oleh pemerintahan Usmaniyah hingga tahun 1881, dan Undang-Undang Pidana Perancis tahun 1810, dan Undang-Undang Mahkamah Perdagangan Turki tahun 1860, didasarkan pada Undang-Undang Perdagangan Perancis dan negara-negara Eropa lainnya. Undang-Undang perdagangan Maritim Turki tahun 1864 di dasarkan pada Undang-Undang Maritim dari negara-negara kecil, Italia, Belanda, Belgia, Spanyol, dan Prusia. Di kemudian hari Undang-Undang Sipil Perancisa juga di ambil alih. Undang-Undang Sipil Turki yang baru merupakan adaptasi dari Undang-Undang Sipil Swiss tahun 1926.[13] dalam tahun yang sama, Undang-Undang Pidana Turki yang ditetapkan didasarkan pada Undang-Undang Italia dan Jerman. Undang-Undang perdagangan Turki tahun 1926 adalah adaptasi dari Undang-Undang perdagangan dari berbagai negara Eropa.[14]

Sejak tahun 1924, Islam tidak lagi ditetapkan sebagai dasar negara dan semakin terdesak dalam kehidupan politik di Turki. Keadaan ini semakin jelas ketika pemerintah Turki telah berkomitmen menuju dan menjadi bagian dari masyarakat Barat. Tidak tercapainya konsesi mengenai hal tersebut, dapat dilihat pasca kematian Attaturk, yang menimbulkan kesadaran masyarakat Turki untuk kembali kepada ajaran Islam, dan Islam pada kenyataannya semakin kuat sampai hari ini di Turki, walaupun tanpa membawa pengaruh yang jelas pada bidang politik, hukum dan ekonomi.[15]

Doktrin Kemalis berupa sekularisasi penuh dan menjunjung tinggi konsep nasionalisme. Dalam teori, agama dan negara diharapkan berfungsi secara sendiri-sendiri. Namun dalam prakteknya, agama berada di bawah kekuasaan negara dengan didirikannya Direktorat Urusan Agama langsung di bawah supervisi Pendana Menteri.[16] Keadaan ini menimbulkan pertentangan yang tajam antara golongan sekularis dan Islamis di mana agama telah dikebiri hak-haknya oleh negara. Munculnya berbagai peraturan-peraturan pemerintah yang telah membuat ruang gerak agama menjadi begitu sempit dan terbatas. Secara perlahan, kebijakan Kemalis itu berakibat kepada kebangkitan Islam secara merata di Turki.

Keyakinan agama Ataturk masih belum jelas; yang pasti kampanyenya untuk sekularisme di Turki tidak dianggap sebagai serangan kepada Islam, yang menurutnya agam paling rasional, dan alamiah. Dia memandang bahwa kemunduran Islam disebabkan oleh kesalahan kaum Muslim sendiri, yang didominasi oleh pemikiran keliru mereka.

Upaya konsisten Ataturk untuk menjadikan Alquran dan bahasa ibdah dalah versi resmi Turki untuk digunakan secara umum, dimaksudkan untuk pencerahan religius. Dia menginginkan bagi Turki sebuah masyarakat sekular Muslim, yang penjagaan dan pemajuan Islam bergantung pada kesetiaan ikhlas individu pemeluk Islam: pemerintah non-religius bagi masyarakat religius dan bukan pemerintah religius di sebuah negara sekular.[17]

Salah satu kelemahan pemerintahan Mustafa Kemal dan penggantinya adalah tidak tertutupnya jurang antara penduduk kota dan penduduk pedesaan, baik dari segi kemakmuran, mentalitas, dan pola kehidupan. Pola kehidupan sekuler tidak pernah merasuk ke pedesaan. Banyak penduduk perkotaan juga ingin memberikan kedudukan lebih besar pada agama Islam dalam masyarakat Turki. Itu sebabnya, setelah Perang Dunia II, bersama dengan perkembangan keterbukaan politik yang besar, kebijakan sekularisasi mulai diperbincangkan. Pada pemilu bebas pertama tahun 1950, Partai Demokrat menang dan membentuk pemerintahan. Sejak itu, serangkaian pemerintah yang berdasarkan berbagai partai lebih mengakui peranan sosial dan moral dari agama Islam, walaupun tidak pernah memulihkan secara langsung tradisi hukum Islam, lembaga keagamaan atau golongan ulama dalam urusan politik.[18]

E. KEBANGKITAN ISLAM DI TURKI MODERN

Kebangkitan Islam kembali di Turki pada tahun-tahun akhir ini telah menarik perhatian beberapa pengamat Barat. Hal tersebut menarik karena politis negara Turki adalah anggota dari peradaban Barat, tetapi dalam hal loyalitas agama dan kultural, rakyat Turki terus mempertahankan identifikasi mereka dengan Islam. Secara pelan-pelan Islam kembali bangkit di Turki pasca rezim Kemalis. Fenomena ini terjadi bersama-sama dengan pengendoran sekularisme.

Tidak adanya pendidikan agama secara formal pada tahun 30-an rupanya memberikan dorongan yang kuat untuk usaha-usaha yang baru dari pihak orang-orang Muslim terpelajar untuk melahirkan banyak literatur dalam berbagai macam aspek Islam pada tahun 40-an.

Setelah Perang Dunia II, tepatnya pada pemilu tahun 1950, Partai Demokrat berhasil mengalahkan Partai Republik (milik rezim Kemal), dan indikasi makin meningkatnya kegiatan agama sudah mulai tampak. Akhirnya opini publik mengkristal menjadi tuntutan untuk mengembalikan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pada tahun 1949 pemerintah Turki pun mulai menyelenggarakan pendidikan agama pilihan di sekolah-sekolah.[19]

Dampak positif dari suksesi pemerintahan dari Partai Republik ke Partai demokrat adalah dengan munculnya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah mengenai pengembalian azan ke bahasa Arab, salat dilakukan dalam bahasa Arab, khutbah bahasa Turki diikuti dengan bahasa Arab, serta pencabutan larangan terhadap radio-radio untuk menyiarkan pembacaan Alquran. Demikian pula pendidikan agama-agama tidak hanya diselenggarakan di sekolah-sekolah tinggi dan universitas, tetapi juga diselenggarakan di sekolah-sekolah dasar.

Adapun orang-orang yang anti sekularisme adalah kaum Muslim konservatif, yang tanpa kompromi menentang sitem sekular dari pemerintah. Mereka itu pada umumnya terkenal sebagai kaum nasionalis. Pandangan dan pendapat mereka dilahirkan dalam berbagai surat kabar dan penerbitan-penerbitan lainnya.

Salah satu gerakan yang menetang sekularisasi dalah Gerakan Nurcu merupakan kelompok Islamis yang paling konservatif. Pendiri dan pemimpinnya adalah Bediuzzaman Said Nursi yang meninggalkan kehidupan politik setelah revolusi Turki Muda 1908, dan menghabiskan waktunya untuk dakwah dan mengajar Alquran dan Sunnah. Karangannya yang pokok adalah Risalet Nur, terdiri dari 130 bagian. Peredaran di antara pengikut-pengikutnya luas sekali. Kitab ini ditulis dengan huruf Arab dengan tangan dan dibagi-bagi secara gratis. Akibatnya gerakan Nurcu menjadi suatu gerakan yang populer, dan bekerja tanpa organisasi formal. Sejak jatuhnya rezim Menderes pada bulan Mei 1960, organisasi itu bekerja di bawah tanah, karena ada larangan umum terhadap semua kelompok agama oleh pemerintah Turki.[20]

Pentingnya pendidikan Islam bagi anak-anak Turki ditekankan di antara segenap lapisan masyarakat pada tuhun-tahun belakangan ini. Surat-surat kabar dan harian berkala Turki menerbitkan banyak artikel tentang keharusan pendidikan Islam bagi pemuda pemudi Turki. Pendidikan sekular, menurut pandangan penulis-penulis dan ahli-ahli pendidikan Turki sama sekali tidak cocok untuk pembinaan watak. Terdapatlah orang-orang sekular yang membawa anaknya jauh dari pendidikan Islam karena takut bahwa pendidikan Islam itu membawa anak-anaknya terbelakang dan reaksioner yang fanatik. Namun sangat mengejutkan bahwa di antara rakyat Turki perkotaan yang modern, tradisi-tradisi Islam cukup kuat melekat dan menolak serbuan kebudayaan Barat. Adalah kenyataan yang harus diakui bahwa sistem pendidikan sekular telah membawa kesadaran yang lebih baik di antara segenap lapisan masyarakat Turki tentang pentingnya pengamalan ajaran Islam.

Semangat orang-orang Turki modern untuk menjadi bangsa yang modern dan demokratis selalu disertai dengan kesadaran yang mendalam tentang watak dan ideal Turki dan Islam. Reformasi-reformasi Kemalis rupanya telah menciptakan kekosongan dalam pendidikan agama dan hal ini disadari oleh rakyat Turki. Pendidikan agama mulai diadakan kembali atas dasar pilihan oleh rezim Rpublik atas di bawah tekanan opini rakyat. Pada waktu partai demokrat memegang kekuasaan pada bulan Mei 1950, rezim baru itu memperkenalkan pendidikan agama secara wajib, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan itu.

Penutup..Daftar Pustaka dan FootNote

Negara Turki telah melampaui berbagai macam tingkatan sejak dan proses dari awalnya. Gerakan itu bermula sebagai reaksi terhadap kehancuran Imperium Usmani. Pada permulaan nasionalisme itu merupakan gerakan agama dengan kecenderungan progresif dan modernis. Setelah kemenangan kekuatan-kekuatan nasionalis dalam perang kemerdekaan Turki, nasionalisme itu menjadi sekular. Terdapat berbagai macam golongan dan pandangan di antara kaum nasionalis Turki sekarang ini. Golongan sekularis menjadi suatu kelompok yang terpisah sendiri sejak tahun 1950, dan istilah “nasionalis” sekarang ini dengan kuat menunjukkan kepada “Muslim konservatif,” dan karena partai-partai Turki tidak bisa dibentuk berdasarkan agama sesuai dengan salah satu Undang-Undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung, maka istilah “nasionalis” bahkan berarti “muslim” pada tingkatan politik. Nyatanya Islam merupakan penggerak utama gerakan nasionalis Turki, yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kemajuan umum sesuai dengan tuntutan zaman modern.  Agaknya, kebangkitan kembali Islam di Turki telah menolak konsepsi yang salah di antara para pengamat Barat, bahwa Islam dan demokrasi itu tidak bisa berjalan bersama-sama.

Kini setelah diterimanya Turki dalam Uni Eropa akan merupakan eksperimen yang amat penting dalam konteks hubungan Islam-Kristen. Uni Eropa, sebuah “klub Kristen” yang menempati “benua Kristen” akan punya satu-satunya anggota Muslim dan malah bisa menjadi anggota yang berpenduduk terbesar. Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa, melengkapi keanggotaannya dalam NATO, diharapkan bisa menjadi semacam jembatan bagi kerjasama Kristen dan Islam yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Ali, Islam dan sekularisme di Turki modern, Jakarta: Djambatan, 1994. Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, Jakarta: Paramadina, 1996. Bernard Lewis, The Political Language of Islam, Chicago & London: Chicago University Press, 1998. Dewan Editor, Ensikopedi Tematis Dunia Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002. Erwin I.J. Rosenthal, Islam In The Modern National State, London: Cambridge University Press, 1965. Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Bulan Bintang, Cetakan ke-8, Jakarta, 1981. http://www.sidogiri.com, tanggal 27 Januari 2007. John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, ter. Eva Y.N, dkk, jilid 1, Bandung: Mizan, 2001. John J. Donohue & John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan, terj. Machnun Husein, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995 Maryam Jameelah, Islam dan Moderenisme, Terj. A. Jainuri & Syafiq A. Mughni Surabaya: Usaha Nasional, tt.p. William Montgomery Watt, Fundamentalisme Islam dan Modernitas, terj. Taufik Adnan Amal, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Footnote

[1] Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, cet. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) h. 15 [2] Ibid. [3] William Montgomery Watt, Fundamentalisme Islam dan Modernitas, terj. Taufik Adnan Amal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 71 [4] Watt, Fundamentalisme.., h. 72 [5] Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1996), h. viii [6] A. Mukti Ali, Islam dan sekularisme di Turki modern, (Jakarta: Djambatan, 1994), h. 4 [7] Bernard Lewis, The Political Language of Islam, (Chicago & London: Chicago University Press, 1998) h. 3 [8] Dewan Editor, Ensikopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), jilid 6, h. 15 [9] Azra, Pergolakan…., h. 37 [10] htttp://www.sidogiri.com [11] Maryam Jameelah, Islam dan Moderenisme, Terj. A. Jainuri & Syafiq A. Mughni (Surabaya: Usaha Nasional, tt.p), h. 168 [12] Tanzimat mengandung arti perbaikan dan perubahan, atau reformasi yang berasal dari bahasa Arab. Setelah Sultan Mahmud II, muncul gerakan Tanzim, yakni model pembaruan di Turki yang berlangsung pada 1839-1876, yang dipelopori oleh Mustafa Rasyid Pasya (1800-1858), Muhammad Sadik Rifat Pasya (1807-1856), Muhammad Emin Ali Pasya (1815-1871), dan lain-lain. Tanzimat adalah pengaruh langsung dari Eropa yang telah banyak dilihat dan dikunjungi oleh para pemimpin dan pemikir Turki. Untuk melaksanakan gagasan-gagasan modernisasi dibentuklah dewan Tanzimat yang diketuai oleh Muhammad Sadik Rifat Pasya. Dewan Editor, Ensiklopedi Tematis., jilid 2, h. 249 [13] Erwin I.J. Rosenthal, Islam In The Modern National State, (London: Cambridge University Press, 1965), h. 54 [14] Mukti Ali, Islam dan., h. 127 [15] Rosenthal, Islam In The…, h. 61 [16] Mukti ali, Islam dan., h. 5 [17] John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, ter. Eva Y.N, dkk (Bandung: Mizan, 2001) jilid 1, h. 218 [18] Ensiklopedi Tematis, jilid 6, h. 16 [19] http://www.sidogiri.com [20] Mukti Ali, Islam., h. 139-140