Masalah Kamboja
(Sumber: Ali, Nur. Modul Bahan Ajar Sejarah. Ponorogo: MGMP.)
I) Kemelut Politik di Kamboja
Kamboja memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 2 Maret 1955 dengan Raja Norodm Sihanouk sebagai pemimpinnya. Kamboja mula-mula menganut politik luar negeri bebas aktif. Namun lama-kelamaan lebih condong ke blok komunis. Kecenderungan tersebut menyebabkan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh golongan militer di bawah Jenderal LonNol pada tanggal 18 Maret 1970 yang mengakibatkan tersingkirnya Norodom Sihanouk dan Norodom Sihanouk melarikan diri ke Republik Rakyat Cina. Pemerintahan Jenderal LonNol berlangsung selama 5 tahun (1970-1975), sebab pada tahun 1975, pasukan Khmer Merah yang dipimpin oleh PolPot berhasil merebut kekuasaan Jenderal LonNol dan mereka membentuk pemerintahan di Kamboja. Pemerintahan Khmer Merah ini merupakan yang paling kejam di Kamboja dan mereka membantai jutaan rakyat Kamboja yang tidak berdosa.
Pada tahun 1978, dengan dalih untuk membebaskan rakyat Kamboja dari pembantaian Khmer Merah, pasukan Vietnam menyerang Kamboja. Rezim PolPot (Khmer Merah) tersingkir pada bulan Janauri 1979, dibentuklah Pemerintahan Republik Rakyat Kamboja dipimpin Heng Samrin yang nantinya diganti oleh Hun Sen. Selanjutnya untuk menggulingkan Pemerintahan Republik Rakyat Kamboja yang dipimpin oleh Hun Sen yang mendapat dukungan penuh dari Vietnam dan Uni Soviet, maka pemimpin Kamboja yang tersingkir, yaitu:
1) Norodom Sihanouk adalah pemimpin Front Pembebasan Rakyat Khmer dan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Cina.
2) SonSan adalah pemimpin Kelompok Independent dan mendapat dukungan Amerika Serikat.
3) Khieu Samphan adalah pemimpin Khmer Merah dan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Cina.
Ketiga pemimpin tersebut nantinya membentuk CGDK (Coalition Government for Democratic Kamboja/ Pemerintahan Koalisi Perlawanan Kamboja) yang dipimpin Pangeran Norodom Sihanouk.
II) Penyelesaian damai konflik Kamboja
Dengan bantuan Negara ASEAN (Asociation South East Asian Nations) yang dipimpin Menteri Luar Negeri Ali Alatas (dari Indonesia), dilaksanakan perundingan damai “Jakarta Informal Meeting (JIM) I di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25-28 Juli 1988, dan Jakarta Informal Meeting (JIM) II di Jakarta pada tanggal 19-21 Februari 1989. Jakarta Informal Meeting Pertama (JIM I) dan Jakarta Informal Meeting Kedua (JIM II) dihadiri oleh 6 Menteri Luar Negeri dari ASEAN, Menteri Luar Negeri Vietnam dan keempat kelompok Kamboja yang bertikai dengan hasil sebagai berikut:
Ø Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 September 1989,
Ø Akan dibentuk pemerintahan yang diikuti keempat kelompok yang bertikai.
Sebagai tindak lanjut pada tanggal 23 Oktober 1991, dilaksanakan Perjanjian Paris di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menyetujui Pembentukan Pemerintahan Kamboja melalui Pemilihan Umum. Kemudian untuk menjamin Perjanjian Paris, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk United Nation Authority of Cambodia (UNTAC) yang bertugas memantau dan menjaga genjatan senjata hingga tercipta kedamian di Kamboja.
Pada tahun 1993, dilaksanakan pemilihan umum di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari hasil pemilihan umum tersebut Partai FUNCIFEC (United National for an Independent Neutral Peaceful and Cooperative Cambodia) yang dipimpin oleh Pangeran Ranariddh memperoleh 46% suara, sedangkan CPP (Cambodia People’s Party) yang dipimpin oleh Hun Sen memperoleh 38% suara. Dengan hasil tersebut dibentuklah Ketua Bersama Pemerintahan Peralihan Kamboja dengan Pangeran Ranariddh sebagai Perana Menteri Pertama dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri Kedua. Sedangkan Pangeran Norodom Sihanouk diangkat sebagai Kepala Negara Kamboja.
IN ENGLISH (with google translate Indonesian-english):
Cambodian problem
(Source: Ali, Nur. Modules Materials Teach History. Ponorogo: MGMP.)
I) Political turmoil in Cambodia
Cambodia gained independence from France on 2 March 1955 with Norodm King Sihanouk as its leader. Cambodia was first embraced active independent foreign policy. But over time more inclined to the communist bloc. Tendency is causing power struggle carried out by the military under General LonNol on 18 March 1970 which resulted in exclusion Norodom Sihanouk and Norodom Sihanouk fled to the People's Republic of China. General rule LonNol last for 5 years (1970-1975), because in 1975, the Khmer Rouge forces led by General PolPot LonNol successfully seize power and form a government in Cambodia them. Khmer Rouge's reign was the most brutal in Cambodia and they slaughter millions of innocent Cambodian people.
In 1978, under the pretext of freeing people from the carnage of Cambodian Khmer Rouge, Vietnamese troops invaded Cambodia. PolPot regime (Khmer Rouge) Janauri crashed in 1979, the Cambodian People's of Republic dibentuklah led Heng Samrin who later replaced by Hun Sen. Further to overthrow the Cambodian People's of Republic, led by Hun Sen, who got full support from Vietnam and the Soviet Union, the Cambodian leader was knocked out, namely:
1) Norodom Sihanouk is the leader of the Khmer People's Liberation Front and get support from the People's Republic of China.
2) SonSan is Independent group leader and get U.S. support.
3) is a leader Khieu Samphan Khmer Rouge and get support from the People's Republic of China.
Third leaders later formed CGDK (Coalition for Democratic Cambodian Government / Governing Coalition Match Cambodia) led Prince Norodom Sihanouk.
II) Cambodian conflict peaceful settlement
With the help of ASEAN (South East Asian Nations Asociation) led Foreign Minister Ali Alatas (from Indonesia), conducted peace negotiations "Jakarta Informal Meeting (JIM) I in Bogor, West Java on July 25-28, 1988, and Jakarta Informal Meeting (JIM) II in Jakarta on 19-21 February 1989. First Jakarta Informal Meeting (JIM I) and Second Jakarta Informal Meeting (JIM II) was attended by 6 of the ASEAN Foreign Ministers, the Minister of Foreign Affairs of Vietnam and Cambodia in dispute fourth cluster with the following results:
withdrawal of Vietnamese troops from Cambodia as late as September 30, 1989, the
To set the rule that followed the four groups that differ.
As a follow-up on October 23, 1991, carried out under the supervision of the Treaty of Paris on the United Nations to agree to the formation of Cambodia through Election Rule. Then to ensure the Treaty of Paris, the United Nations formed the United Nations Authority of Cambodia (UNTAC) in charge to monitor and keep to the ceasefire in Cambodia kedamian created.
In 1993, a general election conducted under the supervision of the United Nations. From the results of the general election FUNCIFEC Party (United National for an Independent, Neutral Peaceful and Cooperative Cambodia) led by Prince Ranariddh to acquire 46% of the vote, while the CPP (Cambodia People's Party) led by Hun Sen to acquire 38% of the vote. With the result dibentuklah Joint Chiefs Transition Rule Cambodia with Prince Ranariddh as The role of First Minister and Hun Sen as second prime minister. While Prince Norodom Sihanouk, Cambodia was appointed as Head of State.
:.