Masalah Politik Apartheid di Afrika Selatan
(Sumber: Ali, Nur. Modul Bahan Ajar Sejarah. Ponorogo: MGMP.)
I) Latar Belakang Timbulnya Politik Apartheid di Afrika Selatan
Timbulnya gejala pelaksanaan Politik Apartheid sebenarnya sudah dimulai sejak penjajahan Inggris. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan beberapa Undang-Undang tentang diskriminasi sebagai berikut:
a) Native Land Act (Undang-Undang tentang pemilik tanah) yang berisi: melarang orang kulit hitam untuk membeli tanah di luar daerah yang telah disediakan untuk mereka.
b) Population Act (Undang-Undang tetnang Pendaftaran Penduduk) yang berisi: mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing.
c) Immoralitas Act (Undang-Undang tentang Perkawinan) yang berisi: melarang perkawinan campur antara orang kulit putih dengna orang kulit hitam.
d) Bantu Authoristis Act (Undang-Undang tentang Penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat Pribumi (orang kulit hitam))
II) Praktek Politik Apartheid
Sejak tahun 1948, Afrika Selatan diberi kekuasaan untuk memerintah sendiri tetapi masih dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Di bawah pimpinan Perdana Menteri Pertama, yakni Daniel Francois Malan (1948-1954) dimulailah pelaksanaan Politik Apartheid. Daniel Francois Malan memperkenalkan apa yang disebut Aparte Ontwikkeling atau dikenal dengan Politik Apartheid yaitu pengembangan ras secara terpisah dimana setiap penduduk Afrika Selatan di kelompokkan menjadi empat kelompok ras, yakni:
1) Kelompok Orang Kulit putih, berjumlah 16,7% dari seluruh penduduk Afrika Selatan.
2) Kelompok Orang Kulit Hitam, berjumlah 71% dari seluruh penduduk Afrika Selatan.
3) Kelompok orang Kulit Berwarna (Indo)
4) Kelompok orang Asia (India)
Kelompok orang kulit berwarna dan kulit orang Asia berjumlah 12,3% dari seluruh penduduk Afrika Selatan.
Masing-masing kelompok ras di atas nantinya hidup terpisah secara ekonomi, social, dan geografis. Untuk mendukung pelaksaan Politik Apartheid, Daniel Francois Malan mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:
Ø Mengeluarkan Group Areas Act (Undang-Undang tentang Daerah Pemukiman), yang berisi: mengatur pemisahan tempat tinggal di antara penduduk kulit putih dengan penduduk kulit hitam, penduduk berwarna, dan penduduk Asia. Penduduk kulit putih menguasai 87,2% wilayah Afrika Selatan dengan tanah yang kaya akan bahan tambang dan mineral. Sedangkan penduduk kulit hitam, penduduk berwarna, dan penduduk Asia hanya menempati 12,8% dari wilayah Afrika Selatan dengan tanah yang gersang dan tandus.
Ø Menerapkan Home Land yaitu pembagian atau pemisah warga kulit hitam atas dasar kelahiran atau etnis. Warga kulit hitam nantinya dibagi atas 10 Home Land (Daerah Khusus) yang tujuan untuk memecah belah warga kulit hitam.
Pelaksanaan Politik Apartheid semakin tegas dan kejam ketika Afrika Selatan diperintah oleh Perdana Menteri Wilhelm Steword. Sewaktu Afrika Selatan merdeka dan lepas dari kekuasaan Inggris pada tanggal 31 Mei 1961, Perdana Menteri Wilhelm kampanye ke seluruh dunia bahwa Afrika Selatan adalah Negara kulit putih. Namun tidak ada satu Negara pun yang mau mengakui kemerdekaan Afrika Selatan, bahkan kecaman terjadi dimana-mana termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
II) Perlawanan Warga Kulit Hitam
Warga kulit hitam melawan pelaksanaan Politik Apartheid dipelopori oleh Nelson Mandela dengan membentuk Afrika National Congres (ANC) yang bertujuan membentuk Negara Republik Afrika Selatan yang demokratis dan non ras. Pada tahun 1960, Nelson Mandela memimpin ribuan warga kulit hitam untuk melakukan protes terhadap pelaksanaan Politik Apartheid dengan melakukan “Jalan Damai” di Sharpeville, namun protes damai ini dijawab dengan tembakan oleh polisi kulit putih yang menewaskan 77 orang warga kulit hitam dan Nelson Mandela dijatuhi hukuman seumur hidup.
Perlawanan warga kulit hitam nantinya dilanjutkan oleh pemimpin lain, diantaranya:
1) Uskup Agung Desmond Tutu dari kalangan gereja.
2) Mangusuthu Buthelesi pemimpin Partai Kebebasan Inkata
3) Raja Goodwil Zwelithini (Raja Zulu) berjuang untuk kemerdekaan Zulu terlepas dari Afrika Selatan.
Sejak tahun 1989, Afrika Selatan dipimpin oleh Perdana Menteri F. W. De Klerk. Perdana Menteri F. W. De Klerk adalah seorang pemimpin moderat dan berpandangan ke depan. Perdana Menteri F. W. De Klerk menyadari bahwa pelaksanaan Politik Apartheid mendapat tantangan dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga F. W. De Klerk terpaksa melakukan kebijakan untuk menghapus politik Apartheid. Kebijakan dilakukan adalah:
Ø Tanggal 11 Februari 1990 membebaskan Nelson Mandela dari hukuman seumur hidup
Ø Pada bulan Februari 1991 menghapus 3 Undang-Undang, yakni Undang-Undang tentang Kepemilikan Tanah, Undang-Undang tentang Daerah Pemukiman, dan Undang-Undang tentang Pendaftaran Penduduk.
Ø Pada bulan Juni 1991, menghapus Politik Apartheid.
Ø Tanggal 26-29 April 1994 melaksanakan pemilihan umum multi partai, pemilihan umum tersebut berhasil dimenangkan oleh ANC (Africa National Congres) yang dipimpin oleh Nelson Mandela.
Kemenangan ANC nanti mengantarkan Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam dan dalam pemerintahan Nelson Mandela didampingi oleh dua wakil presiden, yakni: F. W. De Klerk (penduduk kulit putih) dan Thabo Mbeki (penduduk kulit hitam).
IN ENGLISH (with google translate Indonesian-english):
Political problems of Apartheid in South Africa
(Source: Ali, Nur. Modules Materials Teach History. Ponorogo: MGMP.)
I) Background The emergence of Political Apartheid in South Africa
Onset of symptoms Political Apartheid implementation has actually been started since British colonization. It is characterized by a number of Law issued on discrimination as follows:
a) Native Land Act (Laws of the land owners) that contains the following: prohibiting blacks to buy land outside the area that has been provided to them.
b) Population Act (Law tetnang Population Registration) which include: requiring all black people to register themselves according to their tribal groups.
c) Immoralitas Act (Laws of Marriage) which include: prohibiting marriage between whites plus blacks the military.
d) Help Authoristis Act (Law on the Elimination of Indigenous House of Representatives (black people))
II) Political Practices Apartheid
Since 1948, South Africa given the power to govern themselves but still within the British government. Under the leadership of Prime Minister First, that Daniel Francois Malan (1948-1954) Political Apartheid dimulailah implementation. Daniel Francois Malan introduced the so-called or known Ontwikkeling Aparte Political Apartheid race that is separately expansion where every South African population were clustered into four racial groups, namely:
1) Clusters of white skin people, amounting to 16.7% of the entire population of South Africa.
2) Cluster of Black People, amounting to 71% of the entire population of South Africa.
3) Cluster the Skin Color (Indo)
4) groups of Asians (India)
Clusters of people of color and Asian skin amounted to 12.3% of the entire population of South Africa.
Each racial group separately on later life economically, socially, and geographically. To support the implementation of Apartheid politics, Daniel Francois Malan policy issue as follows:
Removing the Group Areas Act (Act of Settlement Area), which includes: arranging shelter separation between the white population of the black population, colored population, and Asians. White population control 87.2% of South African province with rich land and mineral material fare. While the black population, colored population, and Asian populations occupy only 12.8% of the South African region with an arid and barren land.
Apply Home Land division or separation that is black citizens on the basis of birth or ethnicity. Black citizens later split over 10 Home Land (Special District) that aim to divide blacks.
Implementation of Apartheid politics gets tough and ruthless when South Africa was ruled by Prime Minister Wilhelm Steword. When South Africa became independent and free from British authority on May 31, 1961, Prime Minister Wilhelm campaigns around the world that South Africa is a white country. But there is no one country would ever recognized the independence of South Africa, even condemnation happen everywhere, including the United Nations.
II) match of Black Citizens
Blacks against apartheid political implementation pioneered by Nelson Mandela's African National Congres in shape (ANC), which aimed at establishing the Republic of South Africa a democratic and non-racial. In 1960, Nelson Mandela led thousands of black to protest against the implementation of Apartheid politics by performing "The Way of Peace" in Sharpeville, but peaceful protest is answered with a shot by white police killed 77 black people and Nelson Mandela was sentenced to lifetime.
Of black resistance later extended by other leaders, including:
1) Archbishop Desmond Tutu among church.
2) Freedom Party leader Mangusuthu Buthelesi Inkata
3) King Zwelithini Goodwil (Zulu King) fought for independence from South Africa's Zulu missed.
Since 1989, South Africa led by the Prime Minister of F. W. De Klerk. Prime Minister F. W. De Klerk is a moderate leader and forward-looking. Prime Minister F. W. De Klerk realized that the implementation of Apartheid politics gets challenge from within the country and abroad to F. W. De Klerk had to do to remove the political policy of Apartheid. Policies do is:
Date February 11, 1990 releasing Nelson Mandela from life sentence
In February 1991 removed 3 of Law, namely the Law on Land Ownership, the Law on Settlement District, and the Law of the Population Registry.
In June 1991, the Political delete Apartheid.
Date 26-29 April 1994 implementing multi-party general election, the general election was successfully won by the ANC (Africa National Congres) led by Nelson Mandela.
ANC will deliver victory of Nelson Mandela as President of South Africa and the first black man in the government of Nelson Mandela flanked by two vice presidents, namely: F. W. De Klerk (white population) and Thabo Mbeki (black population).
:.