1. Peristiwa Malari (Malapetakan Lima Belas Januari)
Peristiwa Malari pada awalnya didahului oleh adanya arus investasi Jepang yang membanjiri Indonesia dan mengalahkan ruang gerak sektor ekonomi lokal. Kemudian muncul demonstrasi-demonstrasi pada tanggal 15-17 Januari 1974 yang menentang keberadaan Jepang di Indonesia. Kerusuhan ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Akhirnya kerusuhan ini tidak terbatas pada sikap anti-Jepang saja, tetapi juga meluas menjadi permbakaran, pencurian, perusakan dan pembakaran di kawasan pertokoan Pasar Senen.
Untuk mencegahnya meluasnya Peristiwa Malari, pemerintah Orde Baru menetapkan langkah-langkah preventif dan represif untuk mengatasi keadaan. Pada Peristiwa Malari ini 3 orang mahasiswa mahasiswa ditangkap dan diadili pada tanggal 2 Agustus 1974. Mahasiswa tersebut adalah Hariman Siregar, Syahrir, dan Muhammad Aini Chalid yang dituduh terlibat Peristiwa Malari tersebut.
2. Peristiwa 27 Juli
Pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi Peristiwa Kelabu yang menyebabkan kondisi dan situasi politik di tanah air semakin memanas. Peristiwa ini muncil sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal PDI. Peristiwa ini terjadi karena adanya penyerbuan ke kantor pusat PDI (Jln. Diponegoro 58 Jakarta Pusat) yang diduga dilakukan oleh kelompok PDI yang dipimpin Suryadi. Akibat serangan itu terjadi bentrokan antar PDI pro-Megawati yang masih berkantor di kantor pusat PDI tersebut dan PDI kelompok Suryadi yang dikenal dengan PDI hasil Kongres Medan. Akibat dari peristiwa itu, terjadi kerusuhan di Jakarta yang menimbulkan korban jiwa dan harta. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat.
Selain peristiwa-peristiwa di atas, pada Zaman Orde Baru juga terjadi peristiwa penting. Peristiwa tersebut yaitu bersatunya Timor Timur dengan Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Timor Timur merupakan daerah koloni Portugis. Ada beberapa partai di Timor Timur, seperti UDT, Apodeti, Fretilin, Kota, dan Trabalista. UDT menuntut kemerdekaan, namun harus menjadi bagian dari Portugis. Apodeti menuntut Timor Timur lepas dari Portugis dan bergabung dengan NKRI, sedangkan Fretilin menuntut Timor Timur merdeka dari Portugis dan Indonesia.
Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Hal tersebutt kemudian ditandingi oleh gabungan partai Apodeti, Kota, UDT, dan Trabalista dengan proklamasi Balibo pada tanggal 29 November 1975. Untuk selanjutnya Timor Timur dapat berintegrasi dengan Indonesia dan resmi menjadi provinsi ke-27. Dasar pengesahan Timor Timur untuk NKRI yaitu:
2. Peristiwa 27 Juli
Pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi Peristiwa Kelabu yang menyebabkan kondisi dan situasi politik di tanah air semakin memanas. Peristiwa ini muncil sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal PDI. Peristiwa ini terjadi karena adanya penyerbuan ke kantor pusat PDI (Jln. Diponegoro 58 Jakarta Pusat) yang diduga dilakukan oleh kelompok PDI yang dipimpin Suryadi. Akibat serangan itu terjadi bentrokan antar PDI pro-Megawati yang masih berkantor di kantor pusat PDI tersebut dan PDI kelompok Suryadi yang dikenal dengan PDI hasil Kongres Medan. Akibat dari peristiwa itu, terjadi kerusuhan di Jakarta yang menimbulkan korban jiwa dan harta. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat.
Selain peristiwa-peristiwa di atas, pada Zaman Orde Baru juga terjadi peristiwa penting. Peristiwa tersebut yaitu bersatunya Timor Timur dengan Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Timor Timur merupakan daerah koloni Portugis. Ada beberapa partai di Timor Timur, seperti UDT, Apodeti, Fretilin, Kota, dan Trabalista. UDT menuntut kemerdekaan, namun harus menjadi bagian dari Portugis. Apodeti menuntut Timor Timur lepas dari Portugis dan bergabung dengan NKRI, sedangkan Fretilin menuntut Timor Timur merdeka dari Portugis dan Indonesia.
Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Hal tersebutt kemudian ditandingi oleh gabungan partai Apodeti, Kota, UDT, dan Trabalista dengan proklamasi Balibo pada tanggal 29 November 1975. Untuk selanjutnya Timor Timur dapat berintegrasi dengan Indonesia dan resmi menjadi provinsi ke-27. Dasar pengesahan Timor Timur untuk NKRI yaitu:
1. UU No. 7tahun 1976 mengenai pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan provinsi daerah tingkat I Timor Timur.
2. Tap MPR No. VI/MPR/1978 tentang pengukuhan penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam NKRI.
Namun berdasarkan hasil jajak pendapat di Timor Timur tanggal 19 Oktober 1999, Timor Timur lepas dari NKRI. Hal ini ditetapkan MPR dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur.
:.